Leaflet Panduan Praktis Seputar Ramadhan

Berikut linknya…monggo di-download. Dicetak sendiri ya…monggo disebarkan…

http://downloads.ziddu.com/download/23860889/Poster-Ramadhan.pdf.html

 

 

 

Advertisements

Contoh Manajemen Krisis dan Peran Pemimpin di Dalamnya

Image

Berikut satu kisah yang sangat menarik (dan jarang sekali diungkap) tentang bagaimana peran sang khalifah, Umar Radhiyallahu ‘anhu dalam manajemen krisis ketika terjadi peristiwa bencana paceklik Tahun Ramadah. Kisah-kisah lainnya juga sangat sayang kalau dilewatkan begitu saja…. Continue reading “Contoh Manajemen Krisis dan Peran Pemimpin di Dalamnya”

Mengenal Kalender Hijriyah

dari http://www.mail-archive.com/daarut-tauhiid@yahoogroups.com/msg04113.html

oleh Irfan Anshory

Sampai awal abad ke-20 kalender Hijriah masih dipakai oleh kerajaan-kerajaan
di Nusantara. Bahkan Raja Karangasem, Ratu Agung Ngurah yang beragama Hindu,
dalam surat-suratnya kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda Otto van Rees
yang beragama Nasrani, masih menggunakan tarikh 1313 Hijriah (1894 Masehi).
Kalender Masehi baru secara resmi dipakai di seluruh Indonesia mulai tahun
1910 dengan berlakunya Wet op het Nederlandsch Onderdaanschap, hukum yang
menyeragamkan seluruh rakyat Hindia Belanda.

Jenis kalender

Ada tiga jenis kalender yang dipakai umat manusia penghuni planet ini.

Pertama, kalender solar (syamsiyah, berdasarkan matahari), yang waktu satu
tahunnya adalah lamanya bumi mengelilingi matahari yaitu 365 hari

5 jam 48 menit 46 detik atau 365,2422 hari.

Kedua, kalender lunar (qamariyah, berdasarkan bulan), yang waktu satu
tahunnya adalah dua belas kali lamanya bulan mengelilingi bumi, yaitu

29 hari 12 jam 44 menit 3 detik (29,5306 hari = 1 bulan) dikalikan dua
belas, menjadi 354 hari 8 jam 48 menit 34 detik atau 354,3672 hari.

Ketiga, kalender lunisolar, yaitu kalender lunar yang disesuaikan dengan
matahari. Oleh karena kalender lunar dalam setahun 11 hari lebih cepat dari
kalender solar, maka kalender lunisolar memiliki bulan interkalasi (bulan
tambahan, bulan ke-13) setiap tiga tahun, agar kembali sesuai dengan
perjalanan matahari.

Kalender Masehi, Iran, dan Jepang merupakan kalender solar, sedangkan
kalender Hijriah dan Jawa merupakan kalender lunar. Adapun contoh kalender
lunisolar adalah kalender Imlek, Saka, Buddha, dan Yahudi.

Semua kalender tidak ada yang sempurna, sebab jumlah hari dalam setahun
tidak bulat. Untuk memperkecil kesalahan, harus ada tahun-tahun tertentu
menurut perjanjian yang dibuat sehari lebih panjang (tahun kabisat atau leap
year).

Pada kalender solar, pergantian hari berlangsung tengah malam

(midnight) dan awal setiap bulan (tanggal satu) tidak tergantung pada posisi
bulan. Adapun pada kalender lunar dan lunisolar pergantian hari terjadi
ketika matahari terbenam (sunset) dan awal setiap bulan adalah saat
konjungsi (Imlek, Saka, dan Buddha) atau saat munculnya hilal (Hijriah,
Jawa, dan Yahudi). Oleh karena awal bulan kalender Imlek dan Saka adalah
akhir bulan kalender Hijriah, tanggal kalender Imlek dan Saka umumnya sehari
lebih dahulu dari tanggal kalender Hijriah.

Arab Pra-Islam

Sebelum kedatangan agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad s.a.w., masyarakat
Arab memakai kalender lunisolar, yaitu kalender lunar yang disesuaikan
dengan matahari. Tahun baru (Ra's as-Sanah = "Kepala

Tahun") selalu berlangsung setelah berakhirnya musim panas sekitar
September. Bulan pertama dinamai Muharram, sebab pada bulan itu semua suku
atau kabilah di Semenanjung Arabia sepakat untuk mengharamkan peperangan.

Pada bulan Oktober daun-daun menguning sehingga bulan itu dinamai Shafar
("kuning"). Bulan November dan Desember pada musim gugur

(rabi') berturut-turut dinamai Rabi'ul-Awwal dan Rabi'ul-Akhir.

Januari dan Februari adalah musim dingin (jumad atau "beku") sehingga
dinamai Jumadil-Awwal dan Jumadil-Akhir. Kemudian salju mencair

(rajab) pada bulan Maret.

Bulan April di musim semi merupakan bulan Sya'ban (syi'b = lembah), saat
turun ke lembah-lembah untuk mengolah lahan pertanian atau menggembala
ternak. Pada bulan Mei suhu mulai membakar kulit, lalu suhu meningkat pada
bulan Juni. Itulah bulan Ramadhan ("pembakaran") dan Syawwal
("peningkatan"). Bulan Juli merupakan puncak musim panas yang membuat orang
lebih senang istirahat duduk di rumah daripada bepergian, sehingga bulan ini
dinamai Dzul-Qa'dah (qa'id = duduk).

Akhirnya, Agustus dinamai Dzul-Hijjah, sebab pada bulan itu masyarakat Arab
menunaikan ibadah haji ajaran nenek moyang mereka, Nabi Ibrahim a.s.

Setiap bulan diawali saat munculnya hilal, berselang-seling 30 atau 29 hari,
sehingga 354 hari setahun, 11 hari lebih cepat dari kalender solar yang
setahunnya 365 hari. Agar kembali sesuai dengan perjalanan matahari dan agar
tahun baru selalu jatuh pada awal musim gugur, maka dalam setiap periode 19
tahun ada tujuh buah tahun yang jumlah bulannya 13 (satu tahunnya 384 hari).
Bulan interkalasi atau bulan ekstra ini disebut nasi' yang ditambahkan pada
akhir tahun sesudah Dzul-Hijjah.

Ternyata tidak semua kabilah di Semenanjung Arabia sepakat mengenai
tahun-tahun mana saja yang mempunyai bulan nasi'. Masing-masing kabilah
seenaknya menentukan bahwa tahun yang satu 13 bulan dan tahun yang lain cuma
12 bulan. Lebih celaka lagi jika suatu kaum memerangi kaum lainnya pada
bulan Muharram (bulan terlarang untuk berperang) dengan alasan perang itu
masih dalam bulan nasi', belum masuk Muharram, menurut kalender mereka.
Akibatnya, masalah bulan interkalasi ini banyak menimbulkan permusuhan di
kalangan masyarakat Arab.

Pemurnian kalender "lunar"
Setelah masyarakat Arab memeluk agama Islam dan bersatu di bawah pimpinan
Nabi Muhammad s.a.w., maka turunlah perintah Allah SWT agar umat Islam
memakai kalender lunar yang murni dengan menghilangkan bulan nasi'. Hal ini
tercantum dalam kitab suci Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 36 dan 37.

Dengan turunnya wahyu Allah di atas, Nabi Muhammad s.a.w. mengeluarkan
dekrit bahwa kalender Islam tidak lagi bergantung kepada perjalanan
matahari. Meskipun nama-nama bulan dari Muharram sampai Dzul-Hijjah tetap
digunakan karena sudah populer pemakaiannya, bulan-bulan tersebut bergeser
setiap tahun dari musim ke musim, sehingga Ramadhan

("pembakaran") tidak selalu pada musim panas dan Jumadil-Awwal ("beku

pertama") tidak selalu pada musim dingin.

Mengapa harus kalender lunar murni? Hal ini disebabkan agama Islam bukanlah
untuk masyarakat Arab di Timur Tengah saja, melainkan untuk seluruh umat
manusia di berbagai penjuru bumi yang letak geografis dan musimnya
berbeda-beda. Sangatlah tidak adil jika misalnya Ramadhan (bulan menunaikan
ibadah puasa) ditetapkan menurut sistem kalender solar atau lunisolar, sebab
hal ini mengakibatkan masyarakat Islam di suatu kawasan berpuasa selalu di
musim panas atau selalu di musim dingin.

Sebaliknya, dengan memakai kalender lunar yang murni, masyarakat Kazakhstan
atau umat Islam di London berpuasa 18 jam di musim panas, tetapi berbuka
puasa pukul empat sore di musim dingin. Umat Islam yang menunaikan ibadah
haji pada suatu saat merasakan teriknya matahari Arafah di musim panas, dan
pada saat yang lain merasakan sejuknya udara Mekah di musim dingin.

Perhitungan Tahun Hijriah
Pada masa Nabi Muhammad s.a.w. penyebutan tahun berdasarkan suatu peristiwa
yang dianggap penting pada tahun tersebut. Misalnya, Nabi Muhammad s.a.w.
lahir tanggal 12 Rabi'ul-Awwal Tahun Gajah ('Am al-Fil), sebab pada tahun
tersebut pasukan bergajah, Raja Abrahah dari Yaman berniat menyerang Ka'bah.

Ketika Nabi Muhammad s.a.w. wafat tahun 632, kekuasaan Islam baru meliputi
Semenanjung Arabia. Tetapi pada masa Khalifah Umar bin Khattab (634-644)
kekuasaan Islam meluas dari Mesir sampai Persia.

Pada tahun 638, Gubernur Irak Abu Musa al-Asy'ari berkirim surat kepada
Khalifah Umar di Madinah, yang isinya antara lain: "Surat-surat kita
memiliki tanggal dan bulan, tetapi tidak berangka tahun. Sudah saatnya umat
Islam membuat tarikh sendiri dalam perhitungan tahun."

Khalifah Umar bin Khattab menyetujui usul gubernurnya ini.

Terbentuklah panitia yang diketuai Khalifah Umar sendiri dengan anggota enam
Sahabat Nabi terkemuka, yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib,
Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, dan Zubair
bin Awwam. Mereka bermusyawarah untuk menentukan Tahun Satu dari kalender
yang selama ini digunakan tanpa angka tahun. Ada yang mengusulkan
perhitungan dari tahun kelahiran Nabi ('Am al-Fil, 571 M), dan ada pula yang
mengusulkan tahun turunnya wahyu Allah yang pertama ('Am al-Bi'tsah, 610 M).
Tetapi akhirnya yang disepakati panitia adalah usul dari Ali bin Abi Thalib,
yaitu tahun berhijrahnya kaum Muslimin dari Mekah ke Madinah ('Am al-Hijrah,
622 M).

Ali bin Abi Thalib mengemukakan tiga argumentasi. Pertama, dalam Al-Quran
sangat banyak penghargaan Allah bagi orang-orang yang berhijrah (al-ladzina
hajaru). Kedua, masyarakat Islam yang berdaulat dan mandiri baru terwujud
setelah hijrah ke Madinah. Ketiga, umat Islam sepanjang zaman diharapkan
selalu memiliki semangat hijriah, yaitu jiwa dinamis yang tidak terpaku pada
suatu keadaan dan ingin berhijrah kepada kondisi yang lebih baik.

Maka Khalifah Umar bin Khattab mengeluarkan keputusan bahwa tahun hijrah
Nabi adalah Tahun Satu, dan sejak saat itu kalender umat Islam disebut
Tarikh Hijriah. Tanggal 1 Muharram 1 Hijriah bertepatan dengan

16 Tammuz 622 Rumi (16 Juli 622 Masehi). Tahun keluarnya keputusan Khalifah
itu (638 M) langsung ditetapkan sebagai tahun 17 Hijriah.

Dokumen tertulis ber-tarikh Hijriah yang paling awal (mencantumkan Sanah 17
= Tahun 17) adalah Maklumat Keamanan dan Kebebasan Beragama dari Khalifah
Umar bin Khattab kepada seluruh penduduk Kota Aelia

(Jerusalem) yang baru saja dibebaskan laskar Islam dari penjajahan Romawi.

Sistem Kalender Hijriah

Dari Muharram sampai Dzul-Hijjah, setiap bulan 30 atau 29 hari sehingga 354
hari setahun. Dalam setiap siklus 30 tahun, 11 tahun adalah kabisat
(Dzul-Hijjah dijadikan 30 hari), yaitu tahun-tahun ke-2, 5, 7, 10, 13, 16,
18, 21, 24, 26 dan 29. Pada tanggal 31 Januari 2006, kita memulai tahun baru
1 Muharram 1427 Hijriah, tahun ke-17 dalam siklus 1411-1440.

Oleh karena peredaran bulan adalah sesuatu yang eksak, maka awal puasa dan
Idul Fitri pada masa mendatang sudah dapat kita hitung secara ilmiah! Kita
akan memulai ibadah puasa Ramadhan tanggal 24 September

2006 dan merayakan Idul Fitri tanggal 23 Oktober 2006. Selanjutnya kita akan
berpuasa Ramadhan lagi mulai tanggal 13 September 2007, lalu berlebaran pada
tanggal 13 Oktober 2007.

Setiap 32 atau 33 tahun, dalam satu tahun Masehi terjadi dua kali Idul Fitri
(awal Januari dan akhir Desember) seperti pada tahun 2000 yang lalu. Idul
Fitri berdekatan dengan Tahun Baru Masehi. Fenomena ini pernah terjadi pada
tahun 1870, 1903, 1935, 1968, dan akan berlangsung lagi tahun 2033, 2065,
2098, 2130, dan seterusnya.

`Konversi tahun Hijriah ke tahun Masehi atau sebaliknya dapat dilakukan
dengan memakai rumus:

M = 32/33 H + 622

H = 33/32 ( M - 622 )

Kalender Hijriah setiap tahun 11 hari lebih cepat dari kalender Masehi,
sehingga selisih angka tahun dari kedua kalender ini lambat laun makin
mengecil. Angka tahun Hijriah pelan-pelan 'mengejar' angka tahun Masehi, dan
menurut rumus di atas keduanya akan bertemu pada tahun 20526 Masehi yang
bertepatan dengan tahun 20526 Hijriah. Saat itu kita entah sudah berada di
mana. "Perhatikanlah waktu!

Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian…" demikian pesan suci
Al-Quran.

Kalender Saka dan Jawa

Nenek moyang kita memakai kalender Saka sewaktu masih memeluk agama Hindu.
Kalender Saka dimulai tahun 78 Masehi, ketika kota Ujjayini (Malwa di India
sekarang) direbut kaum Saka (Scythia) di bawah pimpinan Raja Kaniska dari
tangan kaum Satavahana. Tahun baru terjadi pada saat Minasamkranti (matahari
pada rasi Pisces) awal musim semi.

Nama-nama bulan adalah Caitra, Waisaka, Jyestha, Asadha, Srawana,
Bhadrawada, Aswina (Asuji), Kartika, Margasira, Posya, Magha, Palguna.

Agar kembali sesuai dengan matahari, bulan Asadha dan Srawana diulang secara
bergilir setiap tiga tahun dengan nama Dwitiya Asadha dan Dwitiya Srawana.
Satu bulan dibagi dua bagian: suklapaksa (paro terang, dari konjungsi sampai
purnama) dan kresnapaksa (paro gelap, dari selepas purnama sampai menjelang
konjungsi), masing-masing bagian

15 atau 14 hari (tithi). Jadi, kalender Saka tidak memiliki tanggal 16.
Misalnya, tithi pancami suklapaksa adalah tanggal lima, sedangkan tithi
pancami kresnapaksa adalah tanggal dua puluh.

Kalender Saka dipakai di Jawa sampai awal abad ke-17. Kesultanan Demak,
Banten, dan Mataram menggunakan kalender Saka dan kalender Hijriah secara
bersama-sama. Pada tahun 1633 Masehi (1555 Saka atau

1043 Hijriah), Sultan Agung Ngabdurahman Sayidin Panotogomo Molana Matarami
(1613-1645) dari Mataram menghapuskan kalender lunisolar Saka dari Pulau
Jawa, lalu menciptakan kalender Jawa yang mengikuti kalender lunar Hijriah.
Namun, bilangan tahun 1555 tetap dilanjutkan.

Jadi, 1 Muharram 1043 Hijriah adalah 1 Muharam 1555 Jawa, yang jatuh pada
hari Jum'at Legi tanggal 8 Juli 1633 Masehi. Angka tahun Jawa selalu
berselisih 512 dari angka tahun Hijriah. Keputusan Sultan Agung ini
disetujui dan diikuti oleh Sultan Abul-Mafakhir Mahmud Abdulkadir

(1596-1651) dari Banten. Dengan demikian kalender Saka tamat riwayatnya di
seluruh Jawa, dan digantikan oleh kalender Jawa yang bercorak Islam.

Nama-nama bulan disesuaikan dengan lidah Jawa: Muharam, Sapar, Rabingulawal,
Rabingulakir, Jumadilawal, Jumadilakir, Rejeb, Saban, Ramelan, Sawal,
Dulkangidah, Dulkijah. Muharam juga disebut bulan Sura sebab mengandung Hari
Asyura 10 Muharram. Rabi'ul-Awwal dijuluki bulan Mulud, yaitu bulan
kelahiran Nabi Muhammad s.a.w. Rabi'ul-Akhir adalah Bakdamulud atau
Silihmulud, artinya "sesudah Mulud".

Sya'ban merupakan bulan Ruwah, saat mendoakan arwah keluarga yang telah
wafat, dalam rangka menyambut bulan Pasa (puasa Ramadhan).

Dzul-Qa'dah disebut Hapit atau Sela sebab terletak di antara dua hari raya.
Dzul-Hijjah merupakan bulan Haji atau Besar (Rayagung), saat berlangsungnya
ibadah haji dan Idul Adha.

Nama-nama hari dalam bahasa Sansekerta (Raditya, Soma, Anggara, Budha,
Brehaspati, Sukra, Sanaiscara) yang berbau jahiliyah (penyembahan
benda-benda langit) juga dihapuskan oleh Sultan Agung, lalu diganti dengan
nama-nama hari dalam bahasa Arab yang disesuaikan dengan lidah

Jawa: Ahad, Senen, Seloso, Rebo, Kemis, Jumuwah, Saptu. Tetapi hari-hari
pancawara (Pahing, Pon, Wage, Kaliwuan, Umanis atau Legi) tetap
dilestarikan, sebab hal ini merupakan konsep asli masyarakat Jawa, bukan
diambil dari kalender Saka atau budaya India.

Dalam setiap siklus satu windu (delapan tahun), tanggal 1 Muharam

(Sura) berturut-turut jatuh pada hari ke-1, ke-5, ke-3, ke-7, ke-4, ke-2,
ke-6 dan ke-3. Itulah sebabnya tahun-tahun Jawa dalam satu windu dinamai
berdasarkan numerologi huruf Arab: Alif (1), Ha (5), Jim Awwal (3), Zai (7),
Dal (4), Ba (2), Waw (6), dan Jim Akhir (3). Sudah tentu pengucapannya
menurut lidah Jawa: Alip, Ehe, Jimawal, Je, Dal, Be, Wawu, dan Jimakir.
Tahun-tahun Ehe, Je, dan Jimakir ditetapkan sebagai kabisat. Jumlah hari
dalam satu windu adalah [354 x 8] + 3 = 2835 hari, angka yang habis dibagi
35 [7 x 5]. Itulah sebabnya tanggal 1 Muharam tahun Alip dalam setiap 120
tahun selalu jatuh pada hari dan pasaran yang sama.

Oleh karena kabisat Jawa tiga dari delapan tahun (3/8 = 45/120), sedangkan
kabisat Hijriah 11 dari 30 tahun (11/30 = 44/120), maka dalam setiap 15
windu (120 tahun), yang disebut satu kurup, kalender Jawa harus hilang satu
hari, agar kembali sesuai dengan kalender Hijriah. Sebagai contoh, kurup
pertama berlangsung dari Jumat Legi 1 Muharam tahun Alip 1555 sampai Kamis
Kliwon 30 Dulkijah tahun Jimakir 1674. Di sini 30 Dulkijah dihilangkan.
Dengan demikian Rabu Wage 29 Dulkijah 1674 akhir kurup pertama langsung
diikuti oleh awal kurup kedua Kamis Kliwon 1 Muharam tahun Alip 1675.

Setiap kurup (periode 120 tahun) dinamai menurut hari pertamanya.

Periode 1555-1674 disebut kurup jamngiah (Awahgi = tahun Alip mulai Jumuwah
Legi), kemudian periode 1675-1794 kurup kamsiah (Amiswon =
Alip-Kemis-Kliwon), dan periode 1795-1914 kurup arbangiah (Aboge =
Alip-Rebo-Wage). Sejak 1 Muharam tahun Alip 1915 (1 Muharram 1403

Hijriah) yang jatuh pada 19 Oktober 1982, kita berada dalam kurup salasiah
1915-2034 (AsoPon = Alip-Seloso-Pon), di mana setiap 1 Muharam tahun Alip
pasti jatuh pada hari Selasa Pon. Tahun baru 1 Muharam (Sura) tahun Alip
1939, yang identik dengan 1 Muharram 1427 Hijriah, jatuh pada hari Selasa
Pon tanggal 31 Januari 2006.

Kalender Sunda (?)
Belakangan ini mulailah populer apa yang disebut Kala Sunda, yang dikatakan
sebagai kalender lunar asli Sunda yang terlupakan selama ratusan tahun. Kala
Sunda ternyata memiliki kejanggalan dalam penentuan awal bulan. Berbeda
dengan kalender solar yang tidak tergantung pada posisi bulan, semua
kalender lunar dan lunisolar harus memperhitungkan munculnya bulan baru
dalam penentuan tanggal satu.

Itulah sebabnya tanggal satu (awal bulan) dari kalender-kalender Hijriah,
Jawa, Yahudi, Saka, Buddha dan Imlek selalu berdekatan.

Anehnya, Kala Sunda menetapkan tanggal satu ketika bulan berwujud setengah
lingkaran (padahal seharusnya tanggal 7 atau 8). Istilah Sansekerta
suklapaksa (paro terang), yang arti sesungguhnya "separo bulan (half-moon)
sebelum purnama", dipersepsi secara lain oleh sang pembuat kalender Kala
Sunda, yaitu "awal bulan terjadi ketika bulan terlihat separo (half-moon)"!

Ternyata apa yang dinamakan Kala Sunda itu merupakan kalender modern yang
diramu dari berbagai sistem kalender lain, lalu dimodifikasi agar kelihatan
berbeda dengan kalender-kalender sebelumnya. Sistem Kala Sunda persis sama
seperti pinang dibelah dua dengan sistem kalender

Jawa: dalam sewindu ada tiga tahun kabisat, dan setiap 120 tahun dihilangkan
sehari, sehingga jika misalnya awal windu (indung powe) Senen Manis, maka
awal windu selanjutnya Senen Manis juga. Setiap 120 tahun, indung powe
berganti dari Senen Manis menjadi Ahad Kliwon, kemudian menjadi Sabtu Wage,
dan seterusnya.Jadi, sama sekali tidak ada kelebihan Kala Sunda dari
kalender karya Sultan Agung yang selama ini dipakai oleh masyarakat Sunda,
termasuk oleh Harian Pikiran Rakyat setiap hari.

Nama-nama bulan dalam Kala Sunda (Kartika, Margasira, Posya, Maga, Palguna,
Setra, Wesaka, Yesta, Asada, Srawana, Badra, Asuji), nama-nama hari (Radite,
Soma, Anggara, Buda, Respati, Sukra, Tumpek), serta pembagian bulan menjadi
suklapaksa dan kresnapaksa sehingga tidak ada tanggal 16, semuanya itu
meniru kalender Saka, kecuali nama hari Tumpek (Sabtu) yang entah dari mana
diambil. Nama-nama ini bukan budaya asli Sunda, melainkan pinjaman dari
India. Di kalangan rumpun Indo-Jermania (termasuk India), hari pertama
berhubungan dengan dewa matahari (Raditya, Dies Solis, Sunday, Zondag,
Sonntag, Dimanche), dan hari kedua dengan dewa bulan (Soma, Dies Lunae,
Monday, Maandag, Montag, Lundi). Nama-nama hari kalender Saka yang sudah
dihapuskan Sultan Agung lantaran berbau kemusyrikan kini dihidupkan kembali
oleh Kala Sunda.

Masih ada lagi beberapa hal yang patut dijelaskan oleh sang pembuat kalender
Kala Sunda. Mengapa bulan pertama dalam Kala Sunda adalah Kartika, yang
dalam kalender Saka bulan kedelapan? Apakah manfaatnya menghitung tanggal
satu dari saat bulan setengah lingkaran, yang tidak pernah ada sepanjang
sejarah kalender sejak zaman Mesopotamia dan Mesir Purba? Apakah gunanya
menghidupkan kembali pembagian bulan menjadi suklapaksa dan kresnapaksa,
padahal dalam kalender Saka modern di India tidak dipakai lagi? Jika
sekarang tahun 1942 Sunda, berarti tahun 1 kalender Kala Sunda jatuh pada
tahun 123 Masehi. Peristiwa penting apakah gerangan yang terjadi tahun 123
Masehi, sehingga kita tetapkan sebagai Tahun Satu?

Kala Sunda memang cukup akurat, cuma kita harus jujur mengatakan bahwa ini
adalah kalender baru ciptaan seorang budayawan Sunda, Ali Sastramidjaja
(Abah Ali), yang sangat patut kita hargai! Tetapi janganlah kita gegabah
mengatakannya sebagai warisan leluhur Ki Sunda, sebab belum pernah ada
kalender seperti itu. Prasasti-prasasti sebelum Islam selalu menggunakan
kalender Saka (India), meskipun banyak yang dilengkapi pancawara (bahkan ada
juga yang memakai sadwara) hari-hari asli Jawa dan Sunda.

Kalender Hijriah Solar

Ditinjau dari hubungan terhadap kalender Hijriah, kalender Jawa berkebalikan
dengan kalender Iran (Persia). Jika di Jawa kalender mengikuti Hijriah
tetapi angka tahun tidak berubah, maka di Iran kalender tidak berubah tetapi
angka tahun dihitung dari hijrah Nabi.

Jadi kalender Iran adalah kalender Hijriah Solar (kalender Hijriah dengan
perhitungan matahari). Selain berlaku di Iran, kalender ini juga dipakai di
Afganistan dan Tajikistan sebagai sesama rumpun bangsa Persia.

Kalender Iran diciptakan Raja Cyrus tahun 530 SM, dan dibuat lebih akurat
pada awal abad ke-12 oleh ahli matematika dan astronomi yang juga sastrawan,
Umar Khayyam (1050-1122). Tahun baru (Nawruz) selalu jatuh pada awal musim
semi. Nama-nama bulan adalah Farwardin, Ordibehest, Khordad, Tir, Mordad,
Shahriwar, Mehr, Aban, Azar, Dey, Bahman, Esfand. Enam bulan pertama 31 hari
dan lima bulan berikutnya 30 hari. Bulan terakhir, Esfand, 29 hari (tahun
biasa) atau 30 hari (tahun kabisat yang empat tahun sekali).

Dibandingkan dengan kalender solar yang lain, kalender Iran paling cocok
dengan musim. Tanggal 1 Farwardin selalu 21 Maret (awal musim semi), tanggal
1 Tir selalu 22 Juni (awal musim panas), tanggal 1 Mehr selalu 23 September
(awal musim gugur), dan tanggal 1 Dey selalu 22 Desember (awal musim
dingin).

Setelah bangsa Iran memeluk agama Islam, tahun hijrah Nabi (622 M) dijadikan
Tahun Satu, tetapi kalender tetap berdasarkan matahari.

Tahun baru tanggal 1 Farwardin 1385 Hijriah Solar jatuh pada 21 Maret 2006.

Khatimah

Sebagai penutup uraian, penulis artikel ini mengimbau agar umat Islam
membiasakan penggunaan tarikh Hijriah (di samping tarikh Masehi) dalam
catatan harian, surat-surat, hari lahir anggota keluarga, dan sebagainya.
Banyak di antara kita yang mungkin belum tahu bahwa proklamasi kemerdekaan
bangsa dan negara Republik Indonesia berlangsung pada hari Jumat tanggal 9
Ramadhan 1364 Hijriah atau 9 Ramelan (Pasa) Ehe 1876 atau 26 Mordad 1324
Hijriah Solar, yang bertepatan dengan tanggal 17 Agustus 1945 Masehi.***

Penulis, Direktur "Ganesha Operation" Bandung.

--

Ismail Fahmi

Information Science & University Library University of Groningen, The
Netherlands

Phone:

Dept: +31 50 363 5942

Library: +31 50 363 2661

HP: 0649326202

*http://urd.let.rug.nl/fahmi* <http://urd.let.rug.nl/fahmi> (research)

*http://ismailfahmi.org* <http://ismailfahmi.org/> (blog)

*http://lyrics.mylnm.com* <http://lyrics.mylnm.com/> (toys)

Permasalahan Profesi Penilai di Indonesia

Saat ini, profesi penilai mempunyai dua asosiasi, yaitu GAPPI (Gabungan Perusahaan Penilai Indonesia) dan MAPPI (Masyarakat Profesi Penilai Indonesia). Melalui kedua asosiasi penilai tersebut, upaya-upaya pemberdayaan profesi penilai di Indonesia dikembangkan. Beberapa waktu lalu penilai mendapat sorotan cukup tajam, terutama dengan atas berbagai kasus yang menjurus kepada mis-valuation. Kasus yang paling gencar dalam menyoroti profesi penilai misalnya : penilaian atas debitur BPPN yang terkait dalam perjanjian MSAA (master settlement & acquisition agreement), penurunan recovery rate aset-aset di BPPN yang cukup tajam. Namun demikian, secara umum permasalahan yang terkait dengan profesi penilai di Indonesia adalah:

a) Belum ada pengakuan secara aktual tentang eksistensi penilai di Indonesia, walaupun sudah ada beberapa peraturan yang mengatur profesi ini di Indonesia. Kondisi ini diperparah dengan sikap Pemerintah yang mendua, terutama berkaitan dengan peranan penilai asing yang secara aktual melakukan kegiatan penilaian di Indonesia tanpa mengindahkan aturan main dan legitimasi profesi di Indonesia.

b) Belum ada pengakuan atas konsep nilai dalam struktur perekonomian nasional. Kondisi ini terlihat ketika terjadi kasus sebagaimana terjadi dalam kasus MSAA di BPPN. Perspektif nilai belum sepenuhnya dipahami dan disosialisasikan dalam konteks menyelesaikan berbagai permasalahan ekonomi yang saat ini melanda. Dalam SPI 2002, sangat jelas dijelaskan bagaimana perbedaaan antara nilai, harga, dan biaya. Pemahaman tentang hal ini penting dalam rangka menyamakan persepsi tentang fungsi dan manfaat nilai serta metodologi untuk mendapatkan nilai dalam penyelesaian permasalahan perekonomian nasional.

c) Adanya eksploitasi profesi penilai dalam kaitan dengan pelunasan jaminan hutang. Pemahaman atas penilaian yang tentunya juga berkorelasi dengan pemahaman atas nilai, harga, dan biaya menjadi suatu aspek yang sangat signifikan dalam melakukan perjanjian berkaitan dengan pelunasan hutang. Seringkali terjadi eksploitasi atas proses penilaian yang dilakukan.

Satu gambaran yang mudah dijelaskan adalah, saat dilakukan perjanjian untuk melakukan pelunasan hutang, debitur melakukan penilaian aset dan nilai aset tersebut disetujui oleh pemberi pinjaman dan dimasukkan didalam akta perjanjian. Namun ketika terjadi default atas pinjaman tersebut dan harus dilakukan pelepasan aset untuk pelunasan hutang, terjadi silih pendapat atas nilai aset yang ternyata berbeda dengan jumlah pinjaman yang harus dibayarkan. Debitur berketetapan kepada akta perjanjian sedangkan pemberi pinjaman berketetapan pada nilai aset yang masih kurang untuk menutupi pinjaman. Inilah yang disebut dengan eksploitasi penilaian, karena dalam perjalanan waktu nilai dapat berubah sejalan dengan perubahan faktor pembentuk nilai yang ada di pasar. Kondisi ini yang seringkali menjadi permasalahan yang krusial. Untuk itu, di dalam perjanjian pelunasan hutang, proses penilaian yang dilakukan untuk menghasilkan nilai harus menyebutkan secara jelas peraturan dan persyaratan yang masuk dalam perjanjian pelunasan hutang dan mempengaruhi proses penilaian. Berkaitan dengan hal tersebut, SPI 2000 telah mengharuskan penilai untuk memperhatikan berkenaan dengan penilaian untuk jaminan hutang dalam bentuk Hak Tanggungan dan Surat Pengakuan Hutang. Persyaratan dari SPI 2000 tersebut yang kiranya tidak dipahami oleh konsultan asing yang melakukan penilaian untuk MSAA BPPN. Berbagai peraturan berkenaan dengan Hak Tanggungan dan Jaminan Pelunasan Hutang yang berlaku di Indonesia berbeda dengan negara lain. Ini yang merupakan salah satu inti dari polemik yang berkenaan dengan nilai aset jaminan MSAA.

d) Tantangan era globalisasi mendatang dimana profesi ini juga harus berkompetisi dengan penilai asing yang secara kualitas dan profesionalisme memiliki keunggulan dibanding dengan penilai lokal. Namun demikian, dalam perspektif profesi penilai internasional, keahlian penilai sangat mengedepankan keahlian dalam memahami kondisi lokal yang berkait dengan penilaian. Sebagai gambaran, adanya TIAVSC (The International Asset Valuation Standard Committee) tetap memberikan ruang yang luas kepada penilai untuk memasukkan unsur lokal di dalamnya. Untuk itu, muncul berbagai standar penilaian yang mengadopsi kondisi kondisi lokal ke dalam perspektif penilaian, seperti standar penilaian ASEAN, standar penilaian masing-masing negara, serta berbagai aspek lainnya. Kondisi ini yang telah disadari oleh penilai Indonesia dan seharusnya pula disadari oleh berbagai pihak, baik pengguna jasa, pemerintah, maupun anggota dewan yang terhormat.

Demikianlah berbagai permasalahan yang melingkupi profesi ini, baik di saat ini maupun di masa yang akan datang.

Sekilas Sejarah Profesi Jasa Penilai di Indonesia

a. Dilihat dari sejarah perkembangannya

Usaha jasa penilai di Indonesia baru dikenal pada awal tahun 1970, sejak kegiatan investasi dalam berbagai bidang ekonomi mulai berkembang sejalan dengan pelaksanaan PELITA I. Melihat perkembangan tersesbut dan untuk memberikan kepastian hukum dan berusaha bagi pengusaha yang bergerak dalam bidang ini , maka kurang lebih tujuh tahun kemudian diterbitkan Keputusan Menteri Perdagangan No. 161/VI/77 yang mengatur perizinan usaha jasa penilai di Indonesia dan sampai saat ini masih diberlakukan.

b. Perkembangan profesi penilai di Indonesia

1970-1980

Pada awalnya, lembaga yang paling umum memanfaatkan jasa penilai adalah bank, dalam menentukan nilai agunan bagi kredit pasaran, sehingga tidak akan merugikan baik bagi pemilik agunan maupun bagi bank pemberi kredit. Barang yang paling umum dijadikan agunan adalah real property atau properti yang berupa tanah dengan segala sesuatu yang melekat padanya. Khusus bagi bank-bank pemberi KPR, jasa penilai diperlukan untuk menilai harga rumah yang akan dibeli oleh pemohon KPR sebagai dasar untuk menentukan besarnya KPR yang dapat diberikan.

1980-1990

Pada tahap ini terjadi perkembangan dalam bidang profesi ini. Apabila pada awalnya perkembangan jasa penilai masih terbatas pada penilaian aset, untuk keperluan agunan suatu kredit dan pemberian KPR, maka dalam perkembangannya saat ini, perusahaan jasa penilai telah melakukan jasa penilaian berbagai obyek dengan ruang lingkup kegiatan yang lebih luas dengan tujuan yang berbeda. Obyek penilaian juga telah mencakup sebagian jenis aset/property, baik sifatnya komersil atau non komersil, berwujud (tangible) maupun tidak berwujud (intangible), dan surat-surat berharga. Demikian juga lingkup usaha jasa penilai semakin berkembang meliputi penilaian ekonomis terhadap harta benda, penilain terhadap proyek, pengawasan terhadap proyek, penilaian terhadap kelayakan teknis, manajemen properti, bantuan terhadap proses jual beli/sewa menyewa suatu properti (property agent), dan penilaian kelayakan usulan proyek.

1990-2000

Saat ini jasa penilai diperlukan pula untuk perusahaan-perusahaan yang akan “go public untuk menyampaiakn informasi tentang perusahaan yang perle diketahui oleh masyarakat yang berminat untuk membeli sahamnya. Instansi perpajakan dapat pula memanfaatkan jasa penilai misalnya dalam penentuan Nilai Jual Obyek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP PBB) dan Pajak Pertambahan Nilai yang menjadi dasar penentuan pajak yang harus dibayar. Disamping jenis jasa penilaian tersebut, dalam perkembangannya perusahaan jasa penilai juga memberikan konsultasi bagi suatu properti, guna menyusun rekomendasi pengembangan proyek yang dimaksud. Konsultan di bidang usaha properti cakupannya cukup luas antara lain konsultasi pemasaran, kelayakan proyek, pengelolaan proyek dan lain-lain. Disini tampak bahwa signifikansi jasa penilai dan konsultan properti sangat besar. Jasa penilai disini berfungsi untuk menjaga terciptanya nilai tukar yang seimbang dan menjadi tempat bagi pihak swasta untuk berkonsultasi guna pengembangan propertinya. Lembaga yang menyediakan jasa penilai dan konsultan properti ini berdiri sebagai suatu lembaga yang independent dalam rangka menjaga profesionalitas kerjanya. Lembaga ini bekerja tidak hanya melindungi kepentingan pemerintah tetapi juga kepentingan swasta.

2000-sekarang

Selanjutnya, perkembangan kondisi yang terjadi saat ini oleh karena pesatnya pertumbuhan kota Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia akibat adanya lonjakan kegiatan ekonomi serta adanya perkembangan perekonomian global, menjadikan para investor asing memiliki kebebasan untuk melakukan investasi di wilayah yang paling menguntungkan bagi bisnisnya. Untuk itu, mereka sangat membutuhkan adanya informasi tentang investasi properti sebagai arahan dalam melakukan investasi. Dalam kaitan ini, peranan Sistem Informasi Properti akan sangat berguna untuk mengamankan investasi di Indonesia. Selain itu, peranan jasa konsultasi dan perantara investasi akan semakin meningkat dan dibutuhkan di masa depan. Disamping sebagai perantara investor asing yang ingin menanamkan investasinya di Indonesia, penilai juga menjadi konsultan yang membantu investor Indonesia mencari mitra di luar negeri.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, hingga saat ini, jasa penilaian dan konsultan properti memberikan jasa sebagai berikut:

  1. Research (riset)
  2. Property appraisal (penilai properti)
  3. Project monitoring (pengawasan proyek)
  4. Property marketing (pemasaran properti)
  5. Development consultancy (studi kelayakan)
  6. Project management & monitoring (pengawasan dan manajemen proyek)
  7. Property management (manajemen properti)
  8. Asset management (manajemen asset)
  9. Investment & funding arrangement (set-up investasi dan pembiayaan)
  10. Investment analysis (analisis investasi)

c. Asosiasi profesi penilai sendiri telah cukup lama mengembangkan berbagai hal berkaitan dengan peningkatan profesionalisme dan kredibilitas profesi ini di mata pengguna jasa. Ada beberapa pencapaian yang perlu dijelaskan di sini, yaitu:

  • Pendidikan keahlian berjenjang yang dilakukan secara reguler melalui asosiasi bekerjasama dengan departemen pembina, yaitu Departemen Keuangan dan Depperindag.
  • Akreditasi keahlian dan profesionalisme penilai Indonesia melalui penyelenggaraan USP (Ujian Sertifikasi Penilai) yang disahkan oleh Departemen Keuangan, yang berbekal surat ini, seorang penilai memiliki hak untuk menandatangani laporan penilaian yang sah dan formal.
  • Peningkatan akuntabilitas dan keahlian melalui pengembangan Standar Penilaian Indonesia (SPI) tahun 2000 yaitu SPI 2002 yang menjadi acuan semua pihak dalam pelaksanaan penilaian di Indonesia.
  • Peningkatan kredibilitas profesi penilai dengan pengembangan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) yang memberikan arahan dan pengawasan dalam pelaksanaan penilain di Indonesia.
  • Penyusunan Undang-undang Penilaian yang akan semakin memperkuat legitimasi, kredibilitas dan profesionalisme penilai di Indonesia dalam rangka menyongsong era globalisasi mendatang.

Perkembangan saat ini menuntut organisasi atau asosiasi profesi penilai untuk mampu secara mandiri mengembangkan diri dan membina dirinya untuk menjawab berbagai tantangan jaman yang sangat cepat berubah. Konsep SRO (Self Regulation Organization) merupakan jargon utama organisasi profesi saat ini.

Melirik Profesi Penilai

“Pada hakekatnya, fungsi utama dari profesi penilai adalah sebagai orang kepercayaan dari masyarakat. Ciri pokok yang memberikan hak hidup pada profesi penilai ialah karena adanya pengakuan dari masyarakat bahwa penilai mempunyai keahlian khusus dan integritas, kejujuran dan objektivitas dalam melakukan profesinya.”

Sepenggal mukaddimah yang dikutip dari Kode Etik Mappi (Masyarakat Profesi Penilai Indonesia) tentang profesi penilai terkesan sebagai sebuah bentuk pengabdian kepada masyarakat yang amat dijunjung tinggi. Sebagian besar penyandang gelar sertifikasi profesi penilai pun bukan cuma piawai dalam hal teori, tetapi juga harus menguasai betul seluk-beluk di tingkat praktis, alias keseharian dunia lapangan.

Sudah begitu, gelarnya tidak abadi. Bisa dicabut sewaktu-waktu jika melanggar ketentuan Kode Etik, misalnya tak mengikuti pendidikan lanjutan, atau tak melakukan pekerjaan sesuai profesinya, mengelabui masyarakat terhadap basil penilaiannya, dll. Gelar profesi tersebut berasal dari pengakuan masyarakat dan bisa dicabut oleh masyarakat pula. Namun. basil yang diperoleh juga sepadan. Karier meningkat, posisi penting, dan gaji pun tinggi. “Sebenarnya tugas jasa penilai itu sama dengan profesi lain, bidangnya aja yang lain karena kami melakukan penilaian,” terang Doddy H. Soekasah, salah seorang Direktur PT Ujatek Baru kepada Bisnis Uang dalam sebuah kesempatan.

Menurut dia, untuk mendirikan sebuah lembaga penilai, syaratnya tidak mudah. PT Ujatek Baru, berdiri 1974, telah mengantongi Surat Ijin Perusahaan jasa penilaian dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan (perpanjangan 2002), dari Bapepam, Depkeu, dan turut terdaftar di Mappi.

Lantas penilaian seperti apa yang dilakukan oleh para penilai (appraiser) itu? Ada banyak. “Pelayanan penilaian kami mencakup semua jenis industri dan properti komersial, yang meliputi: aktiva berwujud dan aktiva tidak berwujud,” terang dia. Aktiva berwujud atau (tangible asset) bisa berupa tanah dan bangunan, mesin-mesin dan peralatan industri, kapal laut dan galangan-galangannya, bandara internasional maupun perintis, pesawat terbang dan kendaraan bermotor, peralatan telekomunikasi, perkebunan dan hasil-hasilnya, dan kilang minyak bumi.

Sedangkan aktiva tak berwujud (intangible asset) dapat berwujud, saham, good will, hak patent, franchise, trade mark, royalty agreement, dll. “Dalam dunia perbankan, mereka hampir semua tahu tentang jasa , penilai ini karena kerjaan kami sehari-hari selalu berhubungan dengan perbankan,” tambah Doddy. Seperti diketahui, salah satu tugas perbankan adalah sebagai lembaga penyalur kredit. Oleh karena itu, ada semacam simbiosis mutualisme yang terjadi antara pihak perbankan dan lembaga jasa penilai.

Perbankan memerlukan jasa penilai ini dependen dalam menilai sebuah jaminan (collateral) nasabah meski, sambung dia, meskipun di perbankan sendiri sudah memiliki internal appraisers-nya. “Di bank itu juga macam-macam urusannya, tak hanya menyangkut penilaian aset saja tapi meliputi masalah keuangan. Meski demikian, hal-hal tersebut idealnya perlu dilakukan oleh pihak independen,” , tambah dia lagi.

Memang, diakui Doddy, hari-harinya, dilalui sebagai profesional yang tak bisa dipisahkan dari urusan penilaian collateral dari berbagai sektor industri atau perusahaan yang akan berkredit melalui perbankan. Hingga sejauh ini, lembaganya telah melicinkan penilaian terhadap lebih dari 100 perusahaan dalam rangka Initial Public, Offering/ IPO. “Seorang appraiser selalu bekerja based on main desk karena telah memiliki rumus-rumus baku untuk menilai, termasuk menentukan jumlah fee yang harus dibayar klien,” terang dia.

Kendala
Kalau dipikir, cukup ruwet juga memahami profesi penilai ini. Oleh karena itu, profesi ini secara pragmatic terkait erat dengan berbagai macam bidang ilmu (multi disipliner). Kalau buntu dalam satu hal, bisa melibatkan pihak lain. Mengenai validitas penilaian itu sendiri bagaimana? Menurut Doddy, benar tidaknya report penilaian itu bukanlah harga mati. Jika ada sebuah kasus hukum dari perusahaan yang telah dinilai di kemudian hari, misalnya kasus kredit macet perbankan, penilai wajib memberikan keterangan kepada pihak kejaksaan.

“Misalkan ada kredit macet Rp100 miliar. Nantinya, penilai pun akan tetap dipanggil untuk dimintai keterangan, sudah benarkah proses pengucuran kreditnya, apakah pihak penilai ataukah perbankannya yang keliru,” papar dia. Mengikuti sebuah proses penilaian, misalnya tanah, selalu terkait dengan prosedur baku seperti identifikasi berupa sertifikat, dan pendataan fisik (luas, lokasi, dst).

Setelah didapatkan data dari proses identifikasi, selanjutnya tahap perbandingan alias recheck dengan data yang lain, seperti frekuensi transaksi yang terjadi. Dalam prows penilaian, tak jarang tim penilai menemukan rintangan. Misalnya penilaian berupa aset berwujud, seperti tanah, yang dilakukan bukan di daerah perkotaan. Menurut Doddy, penilaian di daerah pelosok relatif repot karena sulit memeroleh kepastian jual beli, selain kurangnya data-data formal seperti sertifikat yang biasanya hanya tersedia berupa girik.

“Jarak antar rumah di pelosok itu bisa puluhan kilometer. Karena bagaimana pun tetap lembaga penilailah yang berwenang menentukan penilaian, bukan penduduk,” terang Doddy, yang pernah menilai tanah-tanah untuk pemasangan pemancar dari sebuah perusahaan telekomunikasi. Wah repot juga ya sampai masuk ke desa-desa. Tapi pasti mengasyikkan juga buat kita yang punya jiwa petualang.
sumber: Bisnis Uang

Aset BPPN Harus Diaudit Penilai Independen

Jakarta, Kompas – Benturan kepentingan diperkirakan dapat terjadi jika aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) diaudit oleh auditor yang berasal dari instansi pemerintah. Prinsip kepatutan dalam proses penilaian aset eks BPPN itu dapat dibangun jika penilaian aset dilakukan oleh auditor independen dari luar instansi pemerintah.

Demikian siaran pers Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) yang diterima Kompas di Jakarta, Kamis (3/2).

Dalam siaran pers itu, Ketua Umum MAPPI Okky Danuza mengatakan, penilaian atas aset eks BPPN tersebut bersifat sangat strategis. Hal itu disebabkan penilaian aset mencakup identifikasi keberadaan dan kondisi fisik aset, identifikasi keadaan debitor, verifikasi kelengkapan dan legalitas dokumen kepemilikan aset serta jaminannya. Selain itu, juga dinilai masalah analisis pasar dan pemberian opini berdasarkan kondisi yang ada.

“Hasil penilaian ini akan digunakan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dalam memberikan kesimpulan hasil pemeriksaan, dan selanjutnya hasil penilaian ini juga akan digunakan sebagai acuan dalam mengelola dan menjual aset BPPN. Atas dasar penjelasan itu, penilaian sisa aset eks BPPN harus dilakukan oleh penilai independen,” kata Okky.

Penggunaan penilai independen tersebut diperlukan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas publik. Selain itu, BPPN dan pemerintah dapat dianggap berafiliasi. Oleh karena itu, untuk menghindari potensi benturan kepentingan, penilaian harus dilakukan oleh tim penilai dari luar lembaga pemerintah.

“Karena sifatnya sebagai dokumen publik, penilaian ini harus dilakukan secara independen dan hasilnya harus dapat dipertanggungjawabkan secara profesional,” kata Okky.

Aset properti

Menurut Okky, 20 persen aset eks BPPN diperkirakan dalam bentuk properti, sementara sisanya yang lain berupa aset kredit, hak tagih, saham, dan surat berharga. Dengan cakupan sisa aset yang ada itu, diperlukan tim penilai yang tidak hanya memiliki kompetensi penilaian properti, tetapi juga memiliki kompetensi penilaian untuk jenis aset yang lain.

“Selain itu, sebagian besar aset masih mengandung permasalahan hukum dan permasalahan fisik, misalnya penguasaan oleh pihak ketiga. Dengan demikian, dalam penentuan opini nilai diperlukan pengalaman dalam pemberian justifikasi profesional, selain opini dari konsultan hukum,” papar Okky.

Menurut Okky, yang dimaksud penilai independen sesuai dengan definisi Standar Penilaian Indonesia (SPI) yang dikeluarkan oleh MAPPI dan Gabungan Perusahaan Penilai Indonesia (GAPPI) adalah penilai eksternal yang bebas ikatan. Bebas ikatan tersebut berarti pada saat ini atau di kemudian hari tidak memiliki kepentingan finansial yang berhubungan dengan obyek penilaian.

“Selain itu, hanya penilai berizin yang berhak menandatangani laporan penilaian. Penilai berizin itu sendiri merupakan seorang penilai bersertifikat yang memiliki izin penilai resmi dari pemerintah,” kata Okky.

Menghemat biaya

Sebelumnya, Menteri Keuangan Jusuf Anwar mengatakan, pihaknya telah menunjuk tim penilai internal dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk me-review hasil penilaian tim penilai aset eks BPPN yang telah diperpanjang masa tugasnya sejak 28 Januari 2005. Penunjukan itu didasarkan atas kemampuan tenaga penilai pemerintah yang berkualitas.

Jusuf mengatakan, penunjukan tim penilai internal dari Ditjen Pajak tersebut dilakukan untuk menghemat biaya. Hal itu dilakukan karena penilaian aset oleh tim penilai swasta telah dilakukan.

“Kami memiliki 3.000 penilai berkualitas. Mereka sudah lama menjadi tenaga penilai. Jadi, kalau sekarang kami bawa kembali ke Ditjen Pajak, itu merupakan langkah yang benar. Untuk apa menghambur-hamburkan uang miliaran rupiah untuk penilaian ini. Penilaian oleh swasta sudah dilakukan, masak harus dinilai oleh swasta lagi. Harus ada yang ngawasi, dan pengawasan ini oleh pemerintah,” tutur Jusuf. (OIN)