Sekilas Sejarah Profesi Jasa Penilai di Indonesia

a. Dilihat dari sejarah perkembangannya

Usaha jasa penilai di Indonesia baru dikenal pada awal tahun 1970, sejak kegiatan investasi dalam berbagai bidang ekonomi mulai berkembang sejalan dengan pelaksanaan PELITA I. Melihat perkembangan tersesbut dan untuk memberikan kepastian hukum dan berusaha bagi pengusaha yang bergerak dalam bidang ini , maka kurang lebih tujuh tahun kemudian diterbitkan Keputusan Menteri Perdagangan No. 161/VI/77 yang mengatur perizinan usaha jasa penilai di Indonesia dan sampai saat ini masih diberlakukan.

b. Perkembangan profesi penilai di Indonesia

1970-1980

Pada awalnya, lembaga yang paling umum memanfaatkan jasa penilai adalah bank, dalam menentukan nilai agunan bagi kredit pasaran, sehingga tidak akan merugikan baik bagi pemilik agunan maupun bagi bank pemberi kredit. Barang yang paling umum dijadikan agunan adalah real property atau properti yang berupa tanah dengan segala sesuatu yang melekat padanya. Khusus bagi bank-bank pemberi KPR, jasa penilai diperlukan untuk menilai harga rumah yang akan dibeli oleh pemohon KPR sebagai dasar untuk menentukan besarnya KPR yang dapat diberikan.

1980-1990

Pada tahap ini terjadi perkembangan dalam bidang profesi ini. Apabila pada awalnya perkembangan jasa penilai masih terbatas pada penilaian aset, untuk keperluan agunan suatu kredit dan pemberian KPR, maka dalam perkembangannya saat ini, perusahaan jasa penilai telah melakukan jasa penilaian berbagai obyek dengan ruang lingkup kegiatan yang lebih luas dengan tujuan yang berbeda. Obyek penilaian juga telah mencakup sebagian jenis aset/property, baik sifatnya komersil atau non komersil, berwujud (tangible) maupun tidak berwujud (intangible), dan surat-surat berharga. Demikian juga lingkup usaha jasa penilai semakin berkembang meliputi penilaian ekonomis terhadap harta benda, penilain terhadap proyek, pengawasan terhadap proyek, penilaian terhadap kelayakan teknis, manajemen properti, bantuan terhadap proses jual beli/sewa menyewa suatu properti (property agent), dan penilaian kelayakan usulan proyek.

1990-2000

Saat ini jasa penilai diperlukan pula untuk perusahaan-perusahaan yang akan “go public untuk menyampaiakn informasi tentang perusahaan yang perle diketahui oleh masyarakat yang berminat untuk membeli sahamnya. Instansi perpajakan dapat pula memanfaatkan jasa penilai misalnya dalam penentuan Nilai Jual Obyek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP PBB) dan Pajak Pertambahan Nilai yang menjadi dasar penentuan pajak yang harus dibayar. Disamping jenis jasa penilaian tersebut, dalam perkembangannya perusahaan jasa penilai juga memberikan konsultasi bagi suatu properti, guna menyusun rekomendasi pengembangan proyek yang dimaksud. Konsultan di bidang usaha properti cakupannya cukup luas antara lain konsultasi pemasaran, kelayakan proyek, pengelolaan proyek dan lain-lain. Disini tampak bahwa signifikansi jasa penilai dan konsultan properti sangat besar. Jasa penilai disini berfungsi untuk menjaga terciptanya nilai tukar yang seimbang dan menjadi tempat bagi pihak swasta untuk berkonsultasi guna pengembangan propertinya. Lembaga yang menyediakan jasa penilai dan konsultan properti ini berdiri sebagai suatu lembaga yang independent dalam rangka menjaga profesionalitas kerjanya. Lembaga ini bekerja tidak hanya melindungi kepentingan pemerintah tetapi juga kepentingan swasta.

2000-sekarang

Selanjutnya, perkembangan kondisi yang terjadi saat ini oleh karena pesatnya pertumbuhan kota Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia akibat adanya lonjakan kegiatan ekonomi serta adanya perkembangan perekonomian global, menjadikan para investor asing memiliki kebebasan untuk melakukan investasi di wilayah yang paling menguntungkan bagi bisnisnya. Untuk itu, mereka sangat membutuhkan adanya informasi tentang investasi properti sebagai arahan dalam melakukan investasi. Dalam kaitan ini, peranan Sistem Informasi Properti akan sangat berguna untuk mengamankan investasi di Indonesia. Selain itu, peranan jasa konsultasi dan perantara investasi akan semakin meningkat dan dibutuhkan di masa depan. Disamping sebagai perantara investor asing yang ingin menanamkan investasinya di Indonesia, penilai juga menjadi konsultan yang membantu investor Indonesia mencari mitra di luar negeri.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, hingga saat ini, jasa penilaian dan konsultan properti memberikan jasa sebagai berikut:

  1. Research (riset)
  2. Property appraisal (penilai properti)
  3. Project monitoring (pengawasan proyek)
  4. Property marketing (pemasaran properti)
  5. Development consultancy (studi kelayakan)
  6. Project management & monitoring (pengawasan dan manajemen proyek)
  7. Property management (manajemen properti)
  8. Asset management (manajemen asset)
  9. Investment & funding arrangement (set-up investasi dan pembiayaan)
  10. Investment analysis (analisis investasi)

c. Asosiasi profesi penilai sendiri telah cukup lama mengembangkan berbagai hal berkaitan dengan peningkatan profesionalisme dan kredibilitas profesi ini di mata pengguna jasa. Ada beberapa pencapaian yang perlu dijelaskan di sini, yaitu:

  • Pendidikan keahlian berjenjang yang dilakukan secara reguler melalui asosiasi bekerjasama dengan departemen pembina, yaitu Departemen Keuangan dan Depperindag.
  • Akreditasi keahlian dan profesionalisme penilai Indonesia melalui penyelenggaraan USP (Ujian Sertifikasi Penilai) yang disahkan oleh Departemen Keuangan, yang berbekal surat ini, seorang penilai memiliki hak untuk menandatangani laporan penilaian yang sah dan formal.
  • Peningkatan akuntabilitas dan keahlian melalui pengembangan Standar Penilaian Indonesia (SPI) tahun 2000 yaitu SPI 2002 yang menjadi acuan semua pihak dalam pelaksanaan penilaian di Indonesia.
  • Peningkatan kredibilitas profesi penilai dengan pengembangan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) yang memberikan arahan dan pengawasan dalam pelaksanaan penilain di Indonesia.
  • Penyusunan Undang-undang Penilaian yang akan semakin memperkuat legitimasi, kredibilitas dan profesionalisme penilai di Indonesia dalam rangka menyongsong era globalisasi mendatang.

Perkembangan saat ini menuntut organisasi atau asosiasi profesi penilai untuk mampu secara mandiri mengembangkan diri dan membina dirinya untuk menjawab berbagai tantangan jaman yang sangat cepat berubah. Konsep SRO (Self Regulation Organization) merupakan jargon utama organisasi profesi saat ini.

Advertisements

4 thoughts on “Sekilas Sejarah Profesi Jasa Penilai di Indonesia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s