Permasalahan Profesi Penilai di Indonesia

Saat ini, profesi penilai mempunyai dua asosiasi, yaitu GAPPI (Gabungan Perusahaan Penilai Indonesia) dan MAPPI (Masyarakat Profesi Penilai Indonesia). Melalui kedua asosiasi penilai tersebut, upaya-upaya pemberdayaan profesi penilai di Indonesia dikembangkan. Beberapa waktu lalu penilai mendapat sorotan cukup tajam, terutama dengan atas berbagai kasus yang menjurus kepada mis-valuation. Kasus yang paling gencar dalam menyoroti profesi penilai misalnya : penilaian atas debitur BPPN yang terkait dalam perjanjian MSAA (master settlement & acquisition agreement), penurunan recovery rate aset-aset di BPPN yang cukup tajam. Namun demikian, secara umum permasalahan yang terkait dengan profesi penilai di Indonesia adalah:

a) Belum ada pengakuan secara aktual tentang eksistensi penilai di Indonesia, walaupun sudah ada beberapa peraturan yang mengatur profesi ini di Indonesia. Kondisi ini diperparah dengan sikap Pemerintah yang mendua, terutama berkaitan dengan peranan penilai asing yang secara aktual melakukan kegiatan penilaian di Indonesia tanpa mengindahkan aturan main dan legitimasi profesi di Indonesia.

b) Belum ada pengakuan atas konsep nilai dalam struktur perekonomian nasional. Kondisi ini terlihat ketika terjadi kasus sebagaimana terjadi dalam kasus MSAA di BPPN. Perspektif nilai belum sepenuhnya dipahami dan disosialisasikan dalam konteks menyelesaikan berbagai permasalahan ekonomi yang saat ini melanda. Dalam SPI 2002, sangat jelas dijelaskan bagaimana perbedaaan antara nilai, harga, dan biaya. Pemahaman tentang hal ini penting dalam rangka menyamakan persepsi tentang fungsi dan manfaat nilai serta metodologi untuk mendapatkan nilai dalam penyelesaian permasalahan perekonomian nasional.

c) Adanya eksploitasi profesi penilai dalam kaitan dengan pelunasan jaminan hutang. Pemahaman atas penilaian yang tentunya juga berkorelasi dengan pemahaman atas nilai, harga, dan biaya menjadi suatu aspek yang sangat signifikan dalam melakukan perjanjian berkaitan dengan pelunasan hutang. Seringkali terjadi eksploitasi atas proses penilaian yang dilakukan.

Satu gambaran yang mudah dijelaskan adalah, saat dilakukan perjanjian untuk melakukan pelunasan hutang, debitur melakukan penilaian aset dan nilai aset tersebut disetujui oleh pemberi pinjaman dan dimasukkan didalam akta perjanjian. Namun ketika terjadi default atas pinjaman tersebut dan harus dilakukan pelepasan aset untuk pelunasan hutang, terjadi silih pendapat atas nilai aset yang ternyata berbeda dengan jumlah pinjaman yang harus dibayarkan. Debitur berketetapan kepada akta perjanjian sedangkan pemberi pinjaman berketetapan pada nilai aset yang masih kurang untuk menutupi pinjaman. Inilah yang disebut dengan eksploitasi penilaian, karena dalam perjalanan waktu nilai dapat berubah sejalan dengan perubahan faktor pembentuk nilai yang ada di pasar. Kondisi ini yang seringkali menjadi permasalahan yang krusial. Untuk itu, di dalam perjanjian pelunasan hutang, proses penilaian yang dilakukan untuk menghasilkan nilai harus menyebutkan secara jelas peraturan dan persyaratan yang masuk dalam perjanjian pelunasan hutang dan mempengaruhi proses penilaian. Berkaitan dengan hal tersebut, SPI 2000 telah mengharuskan penilai untuk memperhatikan berkenaan dengan penilaian untuk jaminan hutang dalam bentuk Hak Tanggungan dan Surat Pengakuan Hutang. Persyaratan dari SPI 2000 tersebut yang kiranya tidak dipahami oleh konsultan asing yang melakukan penilaian untuk MSAA BPPN. Berbagai peraturan berkenaan dengan Hak Tanggungan dan Jaminan Pelunasan Hutang yang berlaku di Indonesia berbeda dengan negara lain. Ini yang merupakan salah satu inti dari polemik yang berkenaan dengan nilai aset jaminan MSAA.

d) Tantangan era globalisasi mendatang dimana profesi ini juga harus berkompetisi dengan penilai asing yang secara kualitas dan profesionalisme memiliki keunggulan dibanding dengan penilai lokal. Namun demikian, dalam perspektif profesi penilai internasional, keahlian penilai sangat mengedepankan keahlian dalam memahami kondisi lokal yang berkait dengan penilaian. Sebagai gambaran, adanya TIAVSC (The International Asset Valuation Standard Committee) tetap memberikan ruang yang luas kepada penilai untuk memasukkan unsur lokal di dalamnya. Untuk itu, muncul berbagai standar penilaian yang mengadopsi kondisi kondisi lokal ke dalam perspektif penilaian, seperti standar penilaian ASEAN, standar penilaian masing-masing negara, serta berbagai aspek lainnya. Kondisi ini yang telah disadari oleh penilai Indonesia dan seharusnya pula disadari oleh berbagai pihak, baik pengguna jasa, pemerintah, maupun anggota dewan yang terhormat.

Demikianlah berbagai permasalahan yang melingkupi profesi ini, baik di saat ini maupun di masa yang akan datang.

Advertisements

2 thoughts on “Permasalahan Profesi Penilai di Indonesia

  1. ivan

    Salam, saya alumni MEP UGM , Penilai PRoperty , tapi sejak lulus sy lebih konsent ke bidang akuntansi & belum pengalaman praktek di penilai …, saat saya tanya ke MAPPI kok ribet amet ya ?…spertinya profesi penilai tertutup bgt …, gmn dg GAPPI ada info gak ? thanks

    http://www.lemottak.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s