Melirik Profesi Penilai

“Pada hakekatnya, fungsi utama dari profesi penilai adalah sebagai orang kepercayaan dari masyarakat. Ciri pokok yang memberikan hak hidup pada profesi penilai ialah karena adanya pengakuan dari masyarakat bahwa penilai mempunyai keahlian khusus dan integritas, kejujuran dan objektivitas dalam melakukan profesinya.”

Sepenggal mukaddimah yang dikutip dari Kode Etik Mappi (Masyarakat Profesi Penilai Indonesia) tentang profesi penilai terkesan sebagai sebuah bentuk pengabdian kepada masyarakat yang amat dijunjung tinggi. Sebagian besar penyandang gelar sertifikasi profesi penilai pun bukan cuma piawai dalam hal teori, tetapi juga harus menguasai betul seluk-beluk di tingkat praktis, alias keseharian dunia lapangan.

Sudah begitu, gelarnya tidak abadi. Bisa dicabut sewaktu-waktu jika melanggar ketentuan Kode Etik, misalnya tak mengikuti pendidikan lanjutan, atau tak melakukan pekerjaan sesuai profesinya, mengelabui masyarakat terhadap basil penilaiannya, dll. Gelar profesi tersebut berasal dari pengakuan masyarakat dan bisa dicabut oleh masyarakat pula. Namun. basil yang diperoleh juga sepadan. Karier meningkat, posisi penting, dan gaji pun tinggi. “Sebenarnya tugas jasa penilai itu sama dengan profesi lain, bidangnya aja yang lain karena kami melakukan penilaian,” terang Doddy H. Soekasah, salah seorang Direktur PT Ujatek Baru kepada Bisnis Uang dalam sebuah kesempatan.

Menurut dia, untuk mendirikan sebuah lembaga penilai, syaratnya tidak mudah. PT Ujatek Baru, berdiri 1974, telah mengantongi Surat Ijin Perusahaan jasa penilaian dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan (perpanjangan 2002), dari Bapepam, Depkeu, dan turut terdaftar di Mappi.

Lantas penilaian seperti apa yang dilakukan oleh para penilai (appraiser) itu? Ada banyak. “Pelayanan penilaian kami mencakup semua jenis industri dan properti komersial, yang meliputi: aktiva berwujud dan aktiva tidak berwujud,” terang dia. Aktiva berwujud atau (tangible asset) bisa berupa tanah dan bangunan, mesin-mesin dan peralatan industri, kapal laut dan galangan-galangannya, bandara internasional maupun perintis, pesawat terbang dan kendaraan bermotor, peralatan telekomunikasi, perkebunan dan hasil-hasilnya, dan kilang minyak bumi.

Sedangkan aktiva tak berwujud (intangible asset) dapat berwujud, saham, good will, hak patent, franchise, trade mark, royalty agreement, dll. “Dalam dunia perbankan, mereka hampir semua tahu tentang jasa , penilai ini karena kerjaan kami sehari-hari selalu berhubungan dengan perbankan,” tambah Doddy. Seperti diketahui, salah satu tugas perbankan adalah sebagai lembaga penyalur kredit. Oleh karena itu, ada semacam simbiosis mutualisme yang terjadi antara pihak perbankan dan lembaga jasa penilai.

Perbankan memerlukan jasa penilai ini dependen dalam menilai sebuah jaminan (collateral) nasabah meski, sambung dia, meskipun di perbankan sendiri sudah memiliki internal appraisers-nya. “Di bank itu juga macam-macam urusannya, tak hanya menyangkut penilaian aset saja tapi meliputi masalah keuangan. Meski demikian, hal-hal tersebut idealnya perlu dilakukan oleh pihak independen,” , tambah dia lagi.

Memang, diakui Doddy, hari-harinya, dilalui sebagai profesional yang tak bisa dipisahkan dari urusan penilaian collateral dari berbagai sektor industri atau perusahaan yang akan berkredit melalui perbankan. Hingga sejauh ini, lembaganya telah melicinkan penilaian terhadap lebih dari 100 perusahaan dalam rangka Initial Public, Offering/ IPO. “Seorang appraiser selalu bekerja based on main desk karena telah memiliki rumus-rumus baku untuk menilai, termasuk menentukan jumlah fee yang harus dibayar klien,” terang dia.

Kendala
Kalau dipikir, cukup ruwet juga memahami profesi penilai ini. Oleh karena itu, profesi ini secara pragmatic terkait erat dengan berbagai macam bidang ilmu (multi disipliner). Kalau buntu dalam satu hal, bisa melibatkan pihak lain. Mengenai validitas penilaian itu sendiri bagaimana? Menurut Doddy, benar tidaknya report penilaian itu bukanlah harga mati. Jika ada sebuah kasus hukum dari perusahaan yang telah dinilai di kemudian hari, misalnya kasus kredit macet perbankan, penilai wajib memberikan keterangan kepada pihak kejaksaan.

“Misalkan ada kredit macet Rp100 miliar. Nantinya, penilai pun akan tetap dipanggil untuk dimintai keterangan, sudah benarkah proses pengucuran kreditnya, apakah pihak penilai ataukah perbankannya yang keliru,” papar dia. Mengikuti sebuah proses penilaian, misalnya tanah, selalu terkait dengan prosedur baku seperti identifikasi berupa sertifikat, dan pendataan fisik (luas, lokasi, dst).

Setelah didapatkan data dari proses identifikasi, selanjutnya tahap perbandingan alias recheck dengan data yang lain, seperti frekuensi transaksi yang terjadi. Dalam prows penilaian, tak jarang tim penilai menemukan rintangan. Misalnya penilaian berupa aset berwujud, seperti tanah, yang dilakukan bukan di daerah perkotaan. Menurut Doddy, penilaian di daerah pelosok relatif repot karena sulit memeroleh kepastian jual beli, selain kurangnya data-data formal seperti sertifikat yang biasanya hanya tersedia berupa girik.

“Jarak antar rumah di pelosok itu bisa puluhan kilometer. Karena bagaimana pun tetap lembaga penilailah yang berwenang menentukan penilaian, bukan penduduk,” terang Doddy, yang pernah menilai tanah-tanah untuk pemasangan pemancar dari sebuah perusahaan telekomunikasi. Wah repot juga ya sampai masuk ke desa-desa. Tapi pasti mengasyikkan juga buat kita yang punya jiwa petualang.
sumber: Bisnis Uang

Aset BPPN Harus Diaudit Penilai Independen

Jakarta, Kompas – Benturan kepentingan diperkirakan dapat terjadi jika aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) diaudit oleh auditor yang berasal dari instansi pemerintah. Prinsip kepatutan dalam proses penilaian aset eks BPPN itu dapat dibangun jika penilaian aset dilakukan oleh auditor independen dari luar instansi pemerintah.

Demikian siaran pers Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) yang diterima Kompas di Jakarta, Kamis (3/2).

Dalam siaran pers itu, Ketua Umum MAPPI Okky Danuza mengatakan, penilaian atas aset eks BPPN tersebut bersifat sangat strategis. Hal itu disebabkan penilaian aset mencakup identifikasi keberadaan dan kondisi fisik aset, identifikasi keadaan debitor, verifikasi kelengkapan dan legalitas dokumen kepemilikan aset serta jaminannya. Selain itu, juga dinilai masalah analisis pasar dan pemberian opini berdasarkan kondisi yang ada.

“Hasil penilaian ini akan digunakan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dalam memberikan kesimpulan hasil pemeriksaan, dan selanjutnya hasil penilaian ini juga akan digunakan sebagai acuan dalam mengelola dan menjual aset BPPN. Atas dasar penjelasan itu, penilaian sisa aset eks BPPN harus dilakukan oleh penilai independen,” kata Okky.

Penggunaan penilai independen tersebut diperlukan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas publik. Selain itu, BPPN dan pemerintah dapat dianggap berafiliasi. Oleh karena itu, untuk menghindari potensi benturan kepentingan, penilaian harus dilakukan oleh tim penilai dari luar lembaga pemerintah.

“Karena sifatnya sebagai dokumen publik, penilaian ini harus dilakukan secara independen dan hasilnya harus dapat dipertanggungjawabkan secara profesional,” kata Okky.

Aset properti

Menurut Okky, 20 persen aset eks BPPN diperkirakan dalam bentuk properti, sementara sisanya yang lain berupa aset kredit, hak tagih, saham, dan surat berharga. Dengan cakupan sisa aset yang ada itu, diperlukan tim penilai yang tidak hanya memiliki kompetensi penilaian properti, tetapi juga memiliki kompetensi penilaian untuk jenis aset yang lain.

“Selain itu, sebagian besar aset masih mengandung permasalahan hukum dan permasalahan fisik, misalnya penguasaan oleh pihak ketiga. Dengan demikian, dalam penentuan opini nilai diperlukan pengalaman dalam pemberian justifikasi profesional, selain opini dari konsultan hukum,” papar Okky.

Menurut Okky, yang dimaksud penilai independen sesuai dengan definisi Standar Penilaian Indonesia (SPI) yang dikeluarkan oleh MAPPI dan Gabungan Perusahaan Penilai Indonesia (GAPPI) adalah penilai eksternal yang bebas ikatan. Bebas ikatan tersebut berarti pada saat ini atau di kemudian hari tidak memiliki kepentingan finansial yang berhubungan dengan obyek penilaian.

“Selain itu, hanya penilai berizin yang berhak menandatangani laporan penilaian. Penilai berizin itu sendiri merupakan seorang penilai bersertifikat yang memiliki izin penilai resmi dari pemerintah,” kata Okky.

Menghemat biaya

Sebelumnya, Menteri Keuangan Jusuf Anwar mengatakan, pihaknya telah menunjuk tim penilai internal dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk me-review hasil penilaian tim penilai aset eks BPPN yang telah diperpanjang masa tugasnya sejak 28 Januari 2005. Penunjukan itu didasarkan atas kemampuan tenaga penilai pemerintah yang berkualitas.

Jusuf mengatakan, penunjukan tim penilai internal dari Ditjen Pajak tersebut dilakukan untuk menghemat biaya. Hal itu dilakukan karena penilaian aset oleh tim penilai swasta telah dilakukan.

“Kami memiliki 3.000 penilai berkualitas. Mereka sudah lama menjadi tenaga penilai. Jadi, kalau sekarang kami bawa kembali ke Ditjen Pajak, itu merupakan langkah yang benar. Untuk apa menghambur-hamburkan uang miliaran rupiah untuk penilaian ini. Penilaian oleh swasta sudah dilakukan, masak harus dinilai oleh swasta lagi. Harus ada yang ngawasi, dan pengawasan ini oleh pemerintah,” tutur Jusuf. (OIN)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s